Akar masalah truk over dimension over load (ODOL) adalah tarif angkut barang yang makin rendah karena pemilik barang dan pemilik armada tidak mau keuntungannya berkurang,…

Pasal 307 Undang-Undang (UU) No.2/2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur bahwa sanksi yang diberikan terhadap praktik truk ODOL adalah pidana kurungan…

Kementerian Perhubungan menilai pelaku usaha logistik banyak yang tidak mempertimbangkan bahaya truk ODOL ini.

Kemenhub akan mengundang Kadishub, Dirlantas Polda, dan Kepala BPTD di daerah untuk ke Jakarta. Hal itu menyikapi maraknya aksi mogok dan demonstrasi para sopir truk.

Truk angkutan Pelabuhan Makassar dinilai melanggar aturan ODOL sehingga banyak mengalami penindakan.

Pengemudi truk di Jawa Tengah meminta pemerintah merevisi aturan muatan berlebih atau over dimension over load atau ODOL karena denda dan hukumannya memberatkan. Namun, pemerintah…

Pemilik truk dan sopirnya sadar bahwa kendaraan ODOL dapat membehayakan keselamatan di jalan.

Para pengemudi truk yang berkumpul di sebelah selatan Terminal Madureso meminta sejumlah truk yang tengah melintas untuk berhenti.

Banyak industri besar yang memuat barang-barangnya yang melebihi kapasitas muatan ke dalam truk angkutan barang. Kendati demikian, aturan hukum yang saat ini menjadi acuan…

Sejak 1 Februari lalu, ada 3.800-an pelanggaran ODOL di Jawa Tengah.

Supir truk yang tergabung dalam berbagai organisasi dan komunitas se-Jawa Tengah melakukan aksi di depan kantor Dinas Perhubungan pada Selasa (22/2/2022).

Kami juga menolak segala bentuk sanksi berupa tilang maupun pemotongan komponen bodi truk.

Menurut Djoko, kini populasi pengemudi truk semakin berkurang. Adapun, lanjutnya, pengemudi yang masih bertahan untuk mengendarai truk belum memiliki alternatif pekerjaan…

Pemerintah tengah mendorong upaya menjadikan jalan raya di Indonesia bebas truk Over Dimension dan Truk Over Load (ODOL) secara keseluruhan pada 2023.

Selain tindakan tegas dengan tilang kendaraan 'ODOL', petugas juga melakukan aksi preventif dengan sosialisasi ke perusahaan jasa angkutan.