Ketum Apindo menyarakan pemerintah menunda kebijakan pelarangan truk sarat muatan atau over dimension over loading (ODOL) tahun depan, namun dengan catatan.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan bahwa faktor keselamatan menjadi pertimbangan pertama dalam pembahasan mengenai truk ODOL.

Kemenhub memastikan program pemberantasan truk ODOL akan dilakukan secara bertahap untuk mencegah dampak kenaikan harga.

Aliansi Pengemudi Independen mendesak pemerintah untuk menetapkan standardisasi upah dan ongkos angkutan barang guna mencegah ODOL.

Kemenhub memastikan akan tetap memberantas truk ODOL di jalanan mulai 2023 sesuai target program.

Ulasan tentang bagaimana pengaturan soal truk obesitas ini menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis lainnya.

Kementerian PUPR mengungkapkan tantangan dalam menyediakan infrastruktur jalan yang baik di Indonesia.

Akademisi Universitas Trisaksi menjelaskan sejumlah alasan bahwa program zero ODOL 2023 perlu dibatalkan.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pemerintah belum siap untuk menerapkan program zero ODOL pada 2023.

Lahan seluas 9.000 meter itu telah dipastikan bakal dibangun jembatan timbang setelah dilakukan survei bersama BPTD Wilayah III Sumbar.

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai pemerintah wajib mengatasi pungli hingga truk ODOL sebagai solusi biaya logistik tinggi.

Apabila merujuk pada UU LLAJ saat ini, hanya pengemudi yang akan disalahkan atau dianggap paling bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.

Kebijakan Zero ODOL yang diterapkan 2023 dinilai berisiko mengganggu pengusaha bermodal cekak.

Truk ODOL atau over dimension over loading sudah ada di Indonesia sejak 43 tahun silam.

Berdasarkan penelitian, ternyata pelaku logistik menolak penerapan program Zero ODOL 2023.