Hingga akhir 2023 penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tercatat Rp16,9 triliun.

DJP meraih Rp16,24 triliun setoran pajak digital dari 151 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) per akhir November 2023.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, dan Rp5,54 triliun pada 2023.

OECD secara resmi meluncurkan naskah terbaru konvensi multilateral soal pajak global, ada potensi US$200 miliar per tahun.

Berikut 3 daftar pelaku usaha yang ditunjuk oleh Menkeu Sri Mulyani sebagai pemungut PPN atau pajak digital terbaru.

Saat ini tercatat sebanyak 158 pemungut PPN PMSE telah ditunjuk secara resmi untuk melakukan pemungutan, termasuk TikTok dan Shopee.

Kemenkeu mencatat penerimaan PPN PMSE sejak pertama kali berlaku pada Juli 2020 hingga 31 Agustus 2023 secara kumulatif senilai Rp14,57 triliun.

Jumlah setoran pajak digital itu berasal dari Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, dan Rp4,43 triliun pada 2023.

Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) menyebut banyak pelaku UMKM yang masih belum paham soal pajak perdagangan digital.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meraup pajak digital dari Google Cs senilai Rp13,87 triliun.

Pajak digital dari Google Cs dan 10 orang terkaya di Indonesia menjadi topik terpopuler Bisnis.com sepanjang hari kemarin.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan telah menarik setoran pajak digital Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp13,29 T.

Kehadiran Project S dan Tiktok Shop dinilai menjadi celah hukum yang dapat mengancam daya saing UMKM dan produk lokal.

OECD mengumumkan penundaan implementasi pajak digital global yang seharusnya dilakukan pada 2024 menjadi tahun 2025.

Akumulasi setoran pajak digital atau PPN dari 133 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sudah mencapai Rp12,57 triliun.