Transaksi yang terjadi di luar negeri dinilai menjadi penyebab pajak dari e-commerce terbilang rendah.

Hingga akhir 2023 penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tercatat Rp16,9 triliun.

DJP meraih Rp16,24 triliun setoran pajak digital dari 151 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) per akhir November 2023.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, dan Rp5,54 triliun pada 2023.

OECD secara resmi meluncurkan naskah terbaru konvensi multilateral soal pajak global, ada potensi US$200 miliar per tahun.

OECD mengatakan 138 negara siap untuk mengadopsi konvensi multilateral yang akan memfasilitasi penerapan pajak minimum global.

Berikut 3 daftar pelaku usaha yang ditunjuk oleh Menkeu Sri Mulyani sebagai pemungut PPN atau pajak digital terbaru.

Saat ini tercatat sebanyak 158 pemungut PPN PMSE telah ditunjuk secara resmi untuk melakukan pemungutan, termasuk TikTok dan Shopee.

Jumlah setoran pajak digital itu berasal dari Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, dan Rp4,43 triliun pada 2023.

Indonesia hingga Korea Selatan erus bersiap dalam implementasi pilar dua dalam solusi dua pilar perpajakan global, namun India masih mandek.

Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) menyebut banyak pelaku UMKM yang masih belum paham soal pajak perdagangan digital.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meraup pajak digital dari Google Cs senilai Rp13,87 triliun.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan telah menarik setoran pajak digital Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp13,29 T.

Meski seluruh substansi telah disepakati, secara mengejutkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kembali menunda implementasi Pilar 1: Unified Approach.n

Kehadiran Project S dan Tiktok Shop dinilai menjadi celah hukum yang dapat mengancam daya saing UMKM dan produk lokal.