Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp28,91 triliun hingga September 2024

Presiden Ferdinand Marcos Jr menandatangani UU pengenaan PPN 12% pada penyedia layanan digital non-residen seperti Netlix, Disney, hingga Google.

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp27,85 triliun hingga Agustus 2024.

Ditjen Pajak Kemenkeu akan mentransformasi sistem perpajakan menjadi open system alias sistem terbuka sebagai upaya migrasi ke ekosistem digital.

Hingga Mei 2024, pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor usaha ekonomi digital.

OECD memberi saran kepada pemerintah Indonesia soal Pilar 1 Pajak Internasional, khususnya soal korporasi multinasional yang mengemplang pajak.

Menkeu AS Janet Yellen mengatakan kesepakatan pajak global akan tertunda jika India dan China tak terlibat.

Pajak digital per 30 April 2024 telah mencapai nilai Rp24,12 triliun, yang didapat dari perusahaan digital seperti Google, serta kripto dan pinjol P2P lending.

Ditjen Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak sektor ekonomi digital mencapai Rp22,18 triliun dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak fintech, dan pajak SIPP.

Konferensi 13th Ministerial Conference WTO, yang digelar 26—29 Februari 2024, diperpanjang hingga Jumat (1/3/2024).

Moratorium bea digital berlaku sejak 1998 membuat transaksi online lintas negara bebas tarif. Kini, moratorium itu ditentang, demi keadilan negara berkembang.

Dua perusahaan yang dicabut dari pemungut pajak digital adalah Unity Technologies ApS dan Tencent Mobility Limited.

Kadin menilai implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48/2020 tentang PPN Pedagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mulai berdampak

Ekonom UI Prianto Budi Saptono memproyeksikan penerimaan PPN digital 2024 mampu mencapai Rp8,29 triliun.

Kadin Indonesia menilai belum optimalnya potensi penerimaan pajak digital perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Transaksi yang terjadi di luar negeri dinilai menjadi penyebab pajak dari e-commerce terbilang rendah.