Pengusaha merespons positif rencana larangan terbatas impor barang lewat skema pengawasan Border untuk melindungi pasar domestik dari banjir produk asing.

Pelaku industri persepatuan menilai larangan terbatas atau Lartas melalui skema pemeriksaan border kurang tepat, sebab banjir produk berasal dari impor ilegal.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyoroti soal kinerja Bea Cukai terkait dengan aturan impor lartas.

Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) menyebut, saat ini banyak barang impor yang masuk ke pasar Indonesia tanpa melalui prosedur resmi.

Pemerintah menyiapkan aturan lartas untuk meredam gempuran barang impor China di Indonesia.

Mulai dari mainan hingga produk tekstil bakal terkena larangan terbatas.

Kemendag bersama kementerian terkait tengah menggodok daftar barang yang masuk ke dalam positive list.

Kemenperin tengah menyiapkan aturan teknis pelarangan terbatas atau Lartas bagi delapan subsektor komoditas, termasuk produk hilir tekstil.

Kendati pemerintah telah melakukan pelonggaran impor terhadap sejumlah produk strategis di tengah wabah corona, langkah itu dinilai belum cukup untuk mengamankan stok dalam…

Selama ini pemerintah Indonesia dinilai kerap meminta dokumen-dokumen ekspor yang sejatinya tak diminta oleh negara tujuan, sehingga kebijakan larangan dan pembatasan ekspor…

Adanya pelarangan dan pembatasan impor membuat maskapai membutuhkan prosedur dan waktu yang lama untuk mendapatkan rekomendasi impor suku cadang tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri untuk membahas tentang Peningkatan Ekspor, Kamis (24/1/2019).

BATAM Badan Pengusahaan atau BP Batam optimistis pendelegasian wewenang persetujuan impor larangan terbatas kepada instansi itu bakal efektif mengikis sejumlah masalah produksi…

Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan, pelaku usaha berharap semua perangkat aturan pemangkasan lartas di kementerian terkait…

Tiga dari 21 peraturan menteri perdagangan tentang larangan dan pembatasan barang impor dalam pemeriksaan di post border masih belum dijalankan, meskipun pemisahan tata cara…