Kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) impor lewat Permendag No. 36/2023 melahirkan dampak berbeda bagi sejumlah industri.

Produsen tekstil membantah bahwa lartas impor menjadi biang kerok peritel tak capai target omzet.

Pelaku industri tekstil dan produk tekstil meminta pemerintah tidak merevisi aturan lartas impor dalam Permendag No. 36/2023 jo. 3/2024. Ini alasannya

Kemendag memastikan bahwa pemerintah akan segera merevisi aturan impor yang tertuang dalam Permendag 36/2023.

Lartas Impor juga menyasar produk baja dan turunannya. Satu sisi, produsen mengharapkan pemerintah serius melaksanakannya, tetapi menyaring kebutuhan industri.

Kebijakan Lartas Impor menuai kritik para produsen industri lantaran menghambat aliran bahan baku dan komponen.

Para produsen pendingin ruangan alias AC, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan Lartas Impor yang juga menyasar komponen produk industri.

Kebijakan larangan dan pembatasan alias Lartas Impor oleh pemerintah juga diduga untuk menjaga surplus neraca dagang yang kian menipis.

Kebijakan pelarangan terbatas atau Lartas barang impor malah menyulut protes produsen manufaktur yang kesulitan mendatangkan bahan baku.

Apindo menilai kebijakan Larangan Terbatas atau Lartas Impor barang oleh pemerintah justru menghambat juga pasokan bahan baku. Kemenperin berkilah.

Kemendag merespons usulan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar aturan lartas impor ditinjau ulang.

Ketentuan impor yang diberlakukan di Indonesia, menuai kritik. Bahkan beberapa investor asing, disebut-sebut memperhitungkan kembali investasinya di Indonesia.

Lalu, efektifkah penerapan lartas impor ini terhadap daya saing perdagangan internasional Indonesia, di tengah praktik bisnis rantai suplai global

Pengusaha tekstil menilai Permendag No.36/2023 mengenai pengetatan impor sangat penting bagi industri tekstil dalam negeri.

Berita tentang laporan kinerja 2023 dan rekomendasi saham GOTO menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Rabu (20/3/2024).