Tuai pro kontra dari kalangan industri, Pemerintah terbuka untuk lakukan evaluasi aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor dalam Permendag No.8/2024.

Kemenko Perekonomian mengungkap bahwa evaluasi berfokus pada relaksasi dan syarat lartas, agar mendukung perekonomian dan industri dalam negeri.

Permendag No. 8/2024 dianggap melepas keran impor, sehingga memberatkan industri padat karya seperti tekstil dan petrokimia.

Para pelaku usaha industri padat karya seperti tekstil mengingatkan pemerintah untuk fokus menerapkan restriksi impor, guna mendongkrak kinerja manufaktur.

Relaksasi impor dianggap sebagai jalan pintas mengurangi antrean kontainer, hal inipun dinilai mengancam keberlangsungan industri padat karya seperti tekstil.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka-bukaan soal kronologi aturan impor yang berulang kali direvisi hingga membuat Presiden Jokowi marah.

Investor industri elektronik asal China dikabarkan ragu menggelontorkan dana seiring berubahnya kebijakan impor.

Para pelaku industri tekstil menginginkan Pertimbangan Teknis atau Pertek Kemenperin terkait pembatasan impor TPT dipertahankan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim menerima banyak aduan terkait terhambatnya impor bahan baku, terbaru dari Pindad.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengeluh aturan lartas impor dalam Permendag No. 8/2024 lebih berpihak kepada importir umum.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengungkapkan dampak pengetatan impor untuk bahan baku baja melalui larangan terbatas atau lartas.

Produsen yang tergabung Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) mencatat penurunan volume impor baja.

Kemendag menjelaskan 7 poin penting aturan impor terbaru dalam Permendag No. 8/2024.

Menkop UKM Teten Masduki berharap reviisi larangan terbatas mampu mengatasi permasalahan bahan baku, yang belakangan sulit didapat.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) meminta relaksasi lartas impor alas kaki diterapkan untuk bahan baku/penolong saja.

Para pelaku industri alat berat menilai aturan baru terkait importasi ban yang masuk dalam Lartas, dianggap lebih memudahkan ketimbang skema Neraca Komoditas.