Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) memberikan empat sikap akademik dalam permasalahan hak angket…

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) awalnya begitu getol menolak pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menjamin Pansus Hak Angket KPK tidak akan melemahkan maupun membubarkan lembaga anti rasuah tersebut.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) siap mundur dari Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK apabila komisi antirasuah itu bisa membuktikan adanya tekanan oleh sejumlah…

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmen pemerintah yang tidak ingin peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lemah. Namun, Jokowi menyatakan tetap menghargai wewenang…

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan dalam sistem demokrasi, institusi DPR sebagai representasi rakyat, berhak mengawasi jalannya lembaga atau institusi pemerintahan, termasuk…

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tata hubungannya dengan institusi lain mulai dipertanyakan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi…

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK tak bisa dilepaskan dari kepentingan partai politik yang kadernya tersangkut dalam…

Dana kegiatan operasional Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp3,1 miliar, dinilai berpotensi disalahgunakan.

Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap memboroskan uang rakyat dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp3,1 miliar untuk membiayai kegiatan…

Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan Pansus memerlukan dana sekitar Rp3,1 miliar untuk bekerja selama 60 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rapat perdana panitia angket yang berlangsung Kamis (8/6/2017), sebanyak tiga fraksi konsiten tidak mengirimkan perwakilan. Ketiga fraksi yakni Fraksi Partai keadilan…

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah merampungkan kajian mengenai keabsahan panitia khusus yang merupakan perpanjangan tangan dari usulan hak angket DPR.

Sejumlah fraksi yang awalnya menolak Hak Angket ke Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya berbalik dan mengirimkan wakilnya ke panitia angket.

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa yang terpilih dalam rapat tertutup mengatakan pihaknya akan bekerja secara transparan dan akuntabel sehingga semua hasil rapat…