Panitia Khusus Angket KPK menargetkan dapat menyelesaikan laporan kinerja mereka ke Paripurna DPR RI paling lambat dalam 60 hari.

Anggota Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK setelah dilakukan pemilihan dalam Rapat Pansus Angket KPK perdana…

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa fraksinya belum mengirimkan nama anggotanya dalam Panitia Khusus Hak Angket KPK, sekaligus…

Meski ada fraksi yang tidak mengirimkan anggotanya ke panita khusus (Pansus) Hak Angket KPK, Pansuus itu tetap bisa berjalan sesuai Tata Tertib DPR.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Muhammad Syafii mengatakan partainya akhirnya mau mengirimkan perwakilan untuk masuk dalam struktur Pansus hak angket KPK karena patuh…

Partai Keadilan Sejahtera konsisten menolak digulirkannya hak angket terhadap KPK.

Dalam perkembangan terakhir, sejumlah fraksi berbalik badan menolak usulan hak angket KPK. Jika separuhnya tidak setuju, dipastikan rapat tidak mencapai kuorum.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono menegaskan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berbahaya dan bisa mengganggu tugas lembaga antirasuah…

Pengajuan hak angket oleh DPR kepada KPK terkait penyerahan BAP dan membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani bisa dikenai Pasal 21 Undang-Undang Korupsi.

Ahli hukum tata negara Universitas Narotama Surabaya Dr Rusdianto Sesung menilai penggunaan hak angket DPR terhadap KPK tidak sah karena salah alamat (error in subjecto),…

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan akan memanggil kader Hanura yang ikut menandatangani Hak Angket KPK, untuk dimintai klarifikasi sikap yang diambil…

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan pimpinan dewan lainnya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait keputusan pimpinan…

Perbedaan pendapat di kalangan fraksi partai politik DPR soal hak angket KPK terus berlanjut meski sesama partai pendukung pemerintah.

Fraksi PKS di DPR resmi melayangkan surat protes kepada Ketua DPR atas disahkannya hak angket KPK akhir pekan lalu.

Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tube Helan mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu meladeni DPR yang akan…