MAKI meminta Dewan Pengawas maupun Polda Metro Jaya mendalami dugaan gratifikasi yang diterima Ketua KPK Firli Bahuri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menentukan sikap ihwal rekomendasi KPK soal kontrak pengelolaan air bersih dengan Aetra Air Jakarta.

RJ Lino meminta hakim PN Jaksel menerima dan mengabulkan permohonan praperadilannya.

Penghentian penyidikan dugaan suap antara PT Kideco Jaya Agung dengan dua pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) digugat di pengadilan.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana Jimny Usfunan menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap rekomendasi hak angket…

JAKARTA DPR tidak memperpanjang penggunaan hak angket untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi kendati terbantu dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi karena telah menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai objek hak angket parlemen.

JAKARTA Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi memilih untuk meniadakan rekomendasi pembentukan dewan pengawas. Pengawasan terhadap komisi antirasuah…

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjamin kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan melemahkan lembaga…

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK sama sekali tidak menyinggung soal RUU Penyadapan.

JAKARTA – Fraksi Partai Golkar di DPR RI siap mengakhiri masa tugas Pansus Hak Angket terhadap KPK sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Fraksi Partai Golkar di DPR RI siap mengakhiri masa tugas Pansus Hak Angket terhadap KPK sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Selain bersih secara hukum, Ketua DPR yang baru pengganti Setya Novanto diharapkan bukan merupakan pendukung Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Setelah Airlangga Hartarto naik ke tampuk kekuasaan partai, Golkar melakukan evaluasi secara cermat atas keterlibatannya dalam panitia khusus hak angket untuk menyelidiki…

Partai Golkar ingin Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap KPK segera menarik kesimpulan atas kinerjanya selama ini

Partai Golkar menyatakan akan mencabut dukungan terhadap Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).