Jokowi menyerahkan soal kelanjutan hak angket ke DPR yang telah direstui oleh Ketua Umum PDP Megawati Soekarnoputri terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Presiden Jokowi merespons singkat soal hak angket DPR yang didorong oleh koalisi parpol pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Imin

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemakzulan Presiden memang membutuhkan waktu yang lama.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti ungkap hak angket menjadi solusi dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Anies mengatakan bahwa rembuk antara PDIP dengan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan PKB ini segera memasuki tahap final

Sejumlah aksi unjuk rasa dengan berbagai tuntutan terjadi, mulai dari pengusutan kecurangan pemilu, hingga seruan pemakzulan presiden.

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan bahwa dirinya adalah mantan Cawapres. Meski demikian, dia masih menyebut Ganjar sebagai Capres.

JK berharap bisa bertemu Megawati untuk membahas arah Indonesia ke depan dan bukan soal hak angket yang belakangan ramai diperbincangkan publik

Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy alias Rommy menyatakan partainya akan mendorong penggunaan hak angket DPR, usut dugaan kecurangan Pemilu 2024

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ikrar Nusa Bhakti menyebut hak angket Pemilu bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan DPR.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan alasan hak angket menjadi pilihan realistis ketimbang jalur sengketa di MK.

Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD memiliki pandangan tersendiri mengenai korelasi hak angket dan pemakzulan presiden.

Berikut adalah update real count KPU hari ini, Selasa 27 Februari 2024 pada pukul 06.00 pagi WIB.

Mahfud MD menegaskan penggunaan hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berujung kepada pemakzulan Jokowi

Cawapres Mahfud menyinggung soal pemakzulan pejabat setingkat Presiden memerlukan waktu yang lama