Kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 241.000 jemaah tanpa adanya pembagian kuota haji reguler dan haji khusus.

Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji batal digelar oleh DPR pada pekan lalu.

DPR bergerak cepat untuk menyelidiki penyimpangan pada penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.

Kemenag mempersilahkan Pansus Haji yang dibentuk DPR untuk membuktikan tuduhan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Pengamat menilai adanya unsur politik mewarnai Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji, dalam putusan di Rapat Paripurna DPR.

Peta jalan atau roadmap kerja Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 akan mulai disusun besok, Rabu (10/7/2024).

DPR menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan hak angket untuk membongkar penyimpangan selama penyelenggaraan Haji 2024.

Menag Yaqut Cholil Qoumas turut merespons keputusan DPR RI yang menyepakati pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji.

PDIP tersandera dua pilihan yakni memilih jabatan ketua DPR atau menggunakan hak angket untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024

Hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah tidak akan terwujud karena masa persidangan DPR ke-IV tahun 2023-2024 berakhir hari ini.

Sekjen PDIP Hasto mengklaim progres pengajuan hak angket sudah sempurna sehingga tinggal menunggu momentum.

PDIP mendorong DPRD Provinsi di berbagai daerah menggunakan hak angket untuk selidiki para Pj Kepala Daerah yang diduga menyalahgunakan kekuasaan di Pemilu 2024

Ketua DPR Puan Maharani menyebut belum ada pergerakan terkait upaya menggulirkan hak angket

Mahfud MD buka suara terkait pelaporan terhadap Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Indonesia Police Watch (IPW).

Mahfud mengakui tidak banyak terlibat terkait hak angket DPR yang salah satu tujuannya adalah untuk memakzulkan Presiden Jokowi

Ganjar Pranowo menyerahkan sepenuhnya soal hak angket tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke PDIP.