Refly Harun menuntut agar Pemilu 2024 saat ini diulang karena persoalan temuan beberapa dugaan kecurangan dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah daftar partai yang mendukung dan menolak hak angket di rapat paripurna DPR, Selasa 5 Maret 2024.

PDIP menegaskan hak angket yang bakal digulirkan hanya untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan untuk pemakzulan Presiden Jokowi.

Polisi menutup jalan dari arah Senayan menuju Slipi imbas dari aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI

DPD resmi membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Fraksi NasDem memastikan mengajukan hak angket untuk selidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Semua anggota DPR Fraksi NasDem siap ajukan hak angket untuk buka kecurangan Pemilu 2024.

Polisi menyiapkan 3.929 personel untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR yang membahas soal hak angket hingga pemakzulan Jokowi

Ketua DPR Puan Maharani menyinggung ihwal etika politik dalam pidato pembukaan rapat paripurna yang mambahas hak angket

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terpantau absen dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan hari ini, Selasa 5 Maret 2024.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, PKB, dan PDIP menyinggung penggunaan hak angket untuk selidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024 di Rapat Paripurna

Ketidaktegasan PDIP itu terungkap dari sejumlah hal yang tampak dalam rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 pada hari ini.

Link Streaming Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 yang membahas hak angket

Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menghadiri Rapat Paripurna DPR di tengah ramainya hak angket. Puan akan ke Paris, Prancis untuk menghadiri KTT

Pengusulan hak angket antara lain harus disertai dengan dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki.