Wapres menuturkan bahwa beberapa pelanggaran netralitas yang perlu mendapat perhatian antara lain memberi dukungan kepada pasangan calon di media sosial.

Hanya 14 kabupaten/kota (5 persen) yang tidak terdapat kampanye tatap muka pada 10 hari pertama tahapan kampanye.

Selama kegiatan kampanye yang dilakukan pada 28 September hingga 30 September 2020, Bawaslu menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan di 35 kabupaten/kota

Hingga siang ini belum ada laporan spesifik terkait pengumuman dan pengundian nomor urut peserta Pilkada 2020 kepada Bawaslu.

Bawaslu memetakan beberapa tahapan Pilkada 2020 yang berpotensi menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Bawaslu mengantisipasi kemungkinan adanya kerumunan masa pada 23 -24 September 2020 yakni pada saat penetapan paslon kepala daerah dan penentuan nomor urut dalam Pilkada…

Padahal, protokol kesehatan secara umum saat proses pendaftaran Pilkada 2020 telah dilaksanakan oleh pihak penyelenggara atau KPU.

pelanggaran protokol kesehatan seperti kerumunan massa berpotensi terjadi lagi pada tahapan-tahapan selanjutnya Pilkada 2020.

Titik Rawan lain dalam tahapan pencalonan seperti berkas pencalonan dan syarat dokumen bakal paslon yang tidak lengkap.

Pilkada 2020 yang hadir dengan kondisi baru dan penyesuaian masif menyisakan pertanyaan. Apakah ini bisa berjalan dengan baik dan berkualitas?

Kampanye melalui Internet berpotensi disalahgunakan untuk mendiseminasikan konten yang melawan hukum. Untuk itu, Bawaslu melakukan kerja sama dengan Kementerian Kominfo dan…

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum berupaya menutup celah praktik pelanggaran dana kampanye dan politik uang dalam pemilihan kepala daerah serentak dengan melibatkan…

Jumlah ini tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menggelar pilkada tahun ini.

Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dinilai terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode…

Bisnis, JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengajak para simpatisan, kader, maupun organisasi partai politik untuk bersama-sama mengawasi penyelenggara…