Anggaran pemilu 2024 naik hingga 690 persen dari anggaran pemilu 2014, ketika Jokowi pertama kali terpilih sebagai presiden.

Presiden Jokowi meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan agar tidak muncul isu lain seperti adanya…

Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih pada pekan depan.

Kerja sama antarlembaga dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) diperlukan guna menindak konten yang mengandung unsur hoaks.

Menurut Dasco, pertemuan itu dilakukan secara 'terang-terangan' dengan agenda silaturahmi para komisiner KPU-Bawaslu sebelum dilantik Presiden Joko Widodo.

DPR mengimbau 12 anggota KPU dan Bawaslu terpilih untuk netral dalam menjalankan tugas masing-masing pada Pemilu Serentak 2024 di Indonesia.

DPR telah resmi menetapkan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 pada rapat paripurna yang digelar pada hari ini Jumat 18 Februari 2022.

DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna dengan salah satu agenda pengambilan keputusan atas hasil uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027.

Nama calon anggota KPU dan Bawaslu terpilih sama dengan nama-nama kandidat yang beredar di kalangan wartawan belakangan ini.

Beredar pesan berantai yang berisi daftar calon anggota KPU dan Bawaslu terpilih untuk periode 2022-2027.

Komisi II DPR RI angkat bicara terkait pesan yang beredar di aplikasi WhatsApp yang menyebut sudah ada penetapan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027.

DPR mengimbau kepada para kandidat anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih nanti harus independen dan setia kepada rakyat.

Total ada 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang bakal mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Uji kepatutan dan kelayakan tersebut rencananya bakal dilakukan oleh Komisi II DPR pada tanggal 14-17 Februari 2022.

Ada 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang bakal mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR.