Rasa optimistis tingginya partisipasi pemilih berkaca dari antusiasme masyarakat mengurus kartu tanda penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan.

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalsel 2020 digelar di tujuh kecamatan, khususnya di 827 TPS, dengan jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 266.736 jiwa.

Onyelenggara PSU Pilgub Kalsel, mulai dari KPU provinsi hingga kabupaten sudah siap untuk melaksanakan PSU.

Meskipun positif Covid-19, maka setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis, Denny memutuskan isolasi mandiri di rumah.

MK memutuskan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di enam wilayah kecamatan dan 24 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Kalsel.

MK memutuskan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di enam wilayah kecamatan dan 24 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di enam kecamatan dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Kemungkinan diulang saat Ramadan.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan oleh pihak Denny Indrayana.

350 anggota TNI dan Polri disiapkan untuk menjaga situasi di Kalimantan Selatan tetap kondusif jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Nasib gugatan sengketa hasil Pilkada Kalimantan Selatan yang diajukan oleh Denny Indrayana akan ditentukan hari ini.

Sebelum menggelar sidang putusan, majelis hakim konstitusi telah memeriksa perkara yang diajukan oleh pihak Denny Indrayana.

Majelis Hakim Konstitusi meloloskan gugatan Pilkada Kalsel yang diajukan pasangan calon Denny - Difriadi ke persidangan pokok perkara.

KPU Kalimantan Selatan mengaku tidak pernah menerima rekomendasi atas pelanggaran yang didalilkan pemohon.

Kubu Denny Indrayana yain dapat memenangkan perselisihan hasil pemilinan kepala daerah (PHPKada) Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi.