Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyurati Megawati Soekarnoputri, salah satunya meminta bantuan untuk mencegah pemerintah menunda penyelenggaraan Pemilu

Kepala Divisi Humas memastikan tengah melakukan pendalaman terkait dengan dugaan adanya kebocoran putusan MK soal sistem pemilu 2024.

PDIP meminta 8 parpol yang menyatakan sikap penolakan terhadap wacana perubahan sistem pemilu untuk mengikuti prosedur MK.

Denny Indrayana menegaskan tidak ada pembocoran rahasia negara terkait dengan kabar Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal menyetujui pemilu tertutup.

Kabar mengenai hasil putusan atas gugatan terhadap UU Pemilu menuai respons dari banyak pihak.

PDIP mengkritisi Denny Indrayana yang mengaku dapat informasi MK akan mengabulkan permohonan sistem pemilu proporsional tertutup.

Rocky Gerung menilai Denny Indrayana tidak membocorkan rahasia negara terkait putusan MK soal sistem pemilu. Dia pun meminta Mahfud MD untuk memahami hal itu.

MK menyebut bahwa putusan terkait polemik Pemilu tertutup belum akan berlangsung.

Tensi politik di Tanah Air kian memanas mendekati tahun Pemilu Presiden 2024, turut melibatkan Presiden Jokowi.

Denny Indrayana kritik Presiden Jokowi karena telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Menurut Denny Jokowi tidak menghormati dan melecehkan Mahkamah Konstitusi.

Asosiasi pengusaha resmi mengajukan uji materi ke MA atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Kuasa hukum Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming, Denny Indrayana angkat bicara soal tidak diterimanya gugatan praperadilan yang diajukan kliennya.

Denny Indrayana telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pemeriksaan terhadap kliennya.

Eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana turin langsung membela tersangka kasus korupsi Mardani H Maming.

Mardani Maming pernah mengatakan bahwa dalam penyelidikan perkara izin usaha pertambangan (IUP) Tanah Bumbu, kasusnya berkaitan dengan Haji Isam.

Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto menjadi penasihat hukum kasus Bendahara Umum PBNU Mardani Maming.