PEKALONGAN — Kementerian Perhubungan mengancam menertibkan angkutan umum berbasis aplikasi yang tidak menjalankan kewajiban uji kelaikan kendaraan pada 1 bulan-2 bulan mendatang.
Pemprov Nusa Tenggara Barat segera mengonsultasikan kuota transportasi online yang sesuai untuk daerah kepada Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
JAKARTA— Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menghitung kuota sementara angkutan umum sewa khusus atau sering disebut taksi online di Jabodetabek sebesar 120.000 unit…
Kuota sementara angkutan umum sewa khusus atau angkutan umum berbasis aplikasi yang akan diterapkan di Jabodetabek mencapai 120.000 unit atau lebih tinggi dari kuota taksi…
Presiden Jokowi mengatakan transportasi online merupakan salah satu produk perkembangan teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari. Transportasi online sudah mulai…
JAKARTA — Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa baru pemerintah daerah di Jawa Timur dan Jabodetabek yang telah mengonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi kuota angkutan…
JAKARTA — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan agar seluruh angkutan sewa khusus atau angkutan umum berbasis aplikasi ilegal dapat menjadi legal secara keseluruhan…
Pemerintah menerapkan aturan tarif batas atas dan tarif batas bawah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan…
YLKI mengimbau pemerintah harus menjamin persaingan usaha yang sehat setelah penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk transportasi berbasis online.
Aturan tarif batas atas dan batas bawah untuk angkutan umum sewa beraplikasi atau sering disebut taksi online telah berlaku per 1 Juli 2017. Lantas bagaimana respons pengguna…
JAKARTA - Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Nomor PM. 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek…
Kepala daerah dan kepada badan pengelola transportasi daerah diminta memperhatikan kebijakan yang berlaku dalam aturan angkutan sewa khusus (taksi daring) yang mulai efektif…
Kementerian Perhubungan menegaskan Peraturan Menteri Nomor PM. 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berlaku efektif…