Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menegaskan Grab berkomitmen mendukung pelaksanaan peraturan menteri (PM) PM108/2017 yang akan berlaku secara penuh pada…
Kementerian Perhubungan menyatakan informasi di media sosial terkait mogok massal pengemudi angkutan online pada Senin (29/1) adalah tidak benar atau hoaks.
Sejumlah pengamat mengatakan pemangku kepentingan di sektor transportasi dan teknologi harus memiliki komitmen bersama terhadap implementasi penuh Peraturan Menteri Perhubungan…
PALEMBANG Sebanyak 10 perusahaan mengajukan izin taksi online pascaterbitnya Peraturan Gubernur No. 2/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
JAKARTA Kementerian Perhubungan bakal menggelar operasi simpatik pada bulan depan seiring dengan penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 108/2017 tentang Penyelenggaraan…
Dari 36 perusahaan taksi reguler saat ini kondisinya hanya tinggal sembilan perusahaan. Mereka menyatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena tergerus oleh angkutan online.…
PT Nissan Motor Indonesia optimistis ekspansi layanan taksi dalam jaringan di area baru akan menumbuhkan permintaan terhadap kendaraan bermotor mobil, terutama tipe kendaraan…
JAKARTA Kementerian Perhubungan kembali mengancam menindak taksi daring yang tidak mengikuti Permenhub No. 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan…
Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan…
JAKARTA Kementerian Perhubungan mencatat sudah ada 11 provinsi di Indonesia yang menetapkan kuota jumlah angkutan sewa khusus atau sering disebut taksi daring.
Kementerian Perhubungan mencatat sudah ada sebelas provinsi yang mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang mengatur angkutan online. Kesebelas provinsi tersebut adalah BPTJ…
JAKARTAMahkamah Agung diketahui tidak dapat menerima gugatan yang dilayangkan oleh beberapa orang terhadap beleid angkutan umum tidak dalam trayek yang di dalamnya mengatur…
JAKARTA—Kementerian Perhubungan mengimbau pemerintah daerah segera membuat peraturan terkait kuota taksi dalam jaringan yang boleh beroperasi di wilayahnya.