Pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Pekanbaru menolak berunding soal operasional taksi online di daerah tersebut.
Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menata kesiapan untuk mengakomodasi kehadiran angkutan transportasi online sesuai dengan kewenangannya.
Pemerintah Provinsi Bali memutuskan tarif batas atas bagi angkutan sewa berbasis aplikasi disamakan dengan tarif untuk taksi konvensional yakni, Rp6.500 per kilometer, sedangkan…
Kolaborasi perusahaan aplikasi pemesanan taksi dalam jaringan , Gojek Indonesia, dengan perusahaan taksi terbesar di Tanah Air, Blue Bird, secara perlahan mulai mencairkan…
Tarif taksi daring akan ditentukan oleh perusahaan aplikasi, sedangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan pemerintah daerah berwenang…
Perseteruan antarpengusaha taksi konvensional dan taksi online sempat menjadi bola panas yang mengkhawatirkan semua pihak. Api rusuh kedua kelompok ini sempat menjalar ke…
Pemain Real Madrid Cristiano Ronaldo dijuluki "cengeng" oleh rekan satu tim pada masa kecilnya karena amarahnya dilemparkan ketika tim kehilangan atau jika ia tidak menerima…
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) urun rembuk atau turut memberikan saran dalam menyelesaikan sengkarut kebijakan di industri jasa transportasi, khususnya terkait pengaturan…
Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengumpulkan bukti-bukti pendukung terkait dengan dugaan predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku jasa transportasi angkutan berbasis…
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan semua pihak telah menyetujui revisi PM No.32/2016 akan diberlakukan pada 1 April 2017. Hal tersebut disampaikan Menhub usai…
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas dalam pengaturan jasa transportasi, khususnya terkait taksi online dan konvensionalnn
Kendati revisi Peraturan Menteri No 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan diimplementasikan pada 1 April 2017,…
DPP Organda mempertanyakan kapasitas perusahaan penyedia aplikasi transportasi yang menolak revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan…
Penolakan tiga perusahaan aplikasi pemesanan transportasi atas revisi peraturan Menteri Perhubungan menjadi bukti belum adanya kata sepakat antara regulator dengan pelaku…