Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan sudah saatnya Indonesia beralih dan tidak lagi mengirim pekerja yang low level dan high risk.

Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjabarkan bahwa jumlah peserta PMI yang aktif per Februari 2021 sebanyak 365.842 orang.

Jika program vaksinasi PMI ini bisa berjalan, maka Bali bisa menjadi pelopor untuk vaksinasi terhadap pekerja migran.

Merujuk pada hasil laporan dari World Bank pada 2017, diperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun non prosedural.

Kerajaan Arab Saudi telah memiliki regulasi dan tata kelola baru pelindungan pekerja asing sektor domestik.

Kerajaan Malaysia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan kepada para pekerja migran.

Kebanyakan negara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) memberikan vaksin Covid-19 kepada warganya, tetapi tidak bagi pekerja migran.

Hak-hak finansial tersebut terdiri antara lain dari gaji yang awalnya tidak dibayarkan, uang diyat, serta asuransi yang berhasil diperjuangkan dan dicairkan.

Sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user (pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah atau perusahaan.

Pada 25 Agustus 2020, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menerbitkan Peraturan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI disebutkan akan mengadakan jumpa pers pada Jumat (15/1/2021) untuk mengumumkan perpanjangan masa transisi, yang berarti tanggal pemberlakuan kebijakan biaya penempatan…

Sebanyak 10 orang orang pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang dari Malaysia ke Indonesia melalui hutan atau jalur tidak resmi di Entikong diamankan.

Itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021

Mulai 11 Januari 2021, Pemerintah Malaysia akan melaksanakan operasi khusus ke perusahaan yang menggaji pekerja asing untuk memastikan kepatuhan majikan atau pemberi kerja.

Pemerintah juga diharapkan melakukan peningkatan kemampuan bagi PMI yang dipulangkan ke Tanah Air, termasuk terhadap lebih dari 180.000 pekerja yang dipulangkan pada 2020.