Mahfud MD mengatakan pemerintah menerima hasil kajian TII mengenai indeks persepsi Indonesia dan menjadikannya sebagai masukan.

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengevaluasi sistem kepegawaian untuk memastikan roda organisasi itu berjalan efektif. Sepanjang periode 2016—2020 sudah…

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango memerinci 29 pegawai tetap dan delapan orang pegawai tidak tetap telah mengundurkan diri.

Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK telah menyerahkan surat pengunduran diri ke biro Sumber Daya Masyarakat (SDM) lembaga antirasuah itu.

Komisioner KPK mengakui bahwa perizinan sejak berlakunya revisi UU KPK memerlukan tahapan dan waktu lebih panjang.

Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan UU No.19/2019 tentang KPK membuat upaya pemberantasan korupsi seperti tersandera.

Dalam sidang lanjutan di Jakarta, Rabu (9/9/2020), Kepala Bagian Perancangan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang hadir sebagai saksi lewat…

Ketika para pemohon mengajukan ahli untuk memperkuat argumentasi, kesempatan serupa tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dan DPR.

Kuasa hukum pemohon Mudjikartika menuturkan wakil pemerintah yang hadir di dalam persidangan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik…

Dengan kata lain, UU KPK hasil revisi ditangguhkan sampai ada keputusan akhir ihwal uji materi di MK.

Pegiat anti korupsi yang tergabung di dalam tim Advokasi UU KPK di Mahkamah Kontitusi meminta Presiden Joko Widodo untuk hadir di dalam persidangan uji materi UU KPK.

Trio mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memanggil Presiden Joko Widodo dalam sidang perkara pengujian UU KPK…

Kalangan praktisi hukum mendorong penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai organ yang diatur dalam UUD 1945.

Tiga akademisi mengkritik upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas situasi ini, para akademisi dari berbagai lembaga itu lantas mengusung…