Kalangan petani menghendaki skema reformasi agraria di era pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla berupa distribusi tanah untuk lahan pertanian.

Korporasi anggota Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) dinilai melakukan praktik diskriminatif karena menghambat petani kecil mengelola lahan perkebunan kelapa sawit.

Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperbaiki serapan anggaran 2016 yang baru mencapai 11,67%.

Kematian satwa langka dan dilindungi semakin bertambah. Kali ini menimpa Najaq, seekor badak sumatra yang hidup di Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada Selasa (5/4/2016) dini…

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk merampungkan sisa 30% pengukuhan kawasan hutan di Indonesia pada akhir tahun ini

Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dinilai dapat menjadi ikon nasional untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan praktik pengelolaan hutan…

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan ada dua hal yang menjadi momok bagi para aparatur birokrasi di instansi pemerintahan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak rela jika laju deforestasi di Indonesia meningkat akibat pembatalan pungutan penggantian nilai tegakan (PNT).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil memenangkan tiga gugatan kasus pidana pembakaran hutan dan lahan sepanjang Desember 2015-Januari 2016.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menambah alokasi perhutanan sosial dari 12,7 juta hektare menjadi 13,4 juta hektare.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya masih belum mengetahui siapa sosok yang akan mengepalai Badan Restorasi Gambut.

Menteri KLHK Siti Nurbaya meminta pejabat di kementeriannya meningkatkan kinerja kerjanya

Pemerintah akhirnya secara resmi membentuk Badan Restorasi Gambut sebagai otoritas yang berfungsi melakukan pemulihan dan tata kelola lahan gambut Indonesia yang rusak