Parlemen mendesak otoritas fiskal untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Darori Wonodipuro mewanti-wanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar berhati-hati bila menerima permintaan dari…
Pelaku usaha bubur kertas dan kertas yang memiliki konsesi hutan tanaman industri didorong untuk menggenjot hilirisasi produk yang bernilai tambah tinggi seperti serat rayon.
Majelis Ulama Indonesia menyatakan praktik pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, hingga gangguan kesehatan hukumnya haram.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan penanaman 100 juta batang bambu di seluruh Indonesia dengan melibatkan masyarakat dan dunia bisnis.
Drama penyanderaan tujuh pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat menginvestigasi kebakaran kebun milik PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) di Rokan Hulu,…
Dalam minggu ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif baru kepada 4 perusahaan yang dianggap membiarkan konsesi mereka terbakar.…
Kendati Pengadilan Tinggi Palembang mengabulkan permohonan bandingnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap membuka peluang untuk mengajukan kasasi atas vonis…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disarankan untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang hanya memvonis PT Bumi Mekar Hijau (BMH) membayar…
Akhir pekan lalu karhutla di Riau menyebabkan negeri jiran Singapura dan Malaysia mulai menerima kiriman asap. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kedua negara bereaksi keras…
Petani kelapa sawit menilai bidang usaha hak pengusahaan hutan (HPH) berkontribusi lebih besar terhadap laju deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meyakini Indonesia dapat mengungguli China dan Vietnam dalam memperebutkan pasar mebel di Uni Eropa seiring dengan pemberlakuan…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan mayoritas titik api yang muncul sepanjang 2016 berada di luar kawasan hutan yang izinnya ditangguhkan (moratorium).