Dewan Perwakilan Rakyat menolak jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memangkas alokasi anggaran pencegahan maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan…
Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai institusi negara yang berperan besar dalam keberlangsungan…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) sebelum…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai masyarakat Indonesia kini menaruh kepedulian lebih tinggi terhadap masa depan tanaman dan satwa yang dilindungi.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan draf akhir instruksi presiden (inpres) mengenai moratorium izin perkebunan kelapa sawit belum sampai ke meja…
Pemerintah menegaskan kebijakan moratorium izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dari pelepasan kawasan hutan bukan karena tekanan negara asing maupun lembaga swadaya…
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan lebih menitikberatkan alokasi sumber daya alam seperti lahan kehutanan…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diam-diam mengamati aksi-aksi penenggelaman kapal pencuri ikan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas…
Pemerintah Indonesia menilai Singapura telah mencederai Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution atau AATHP karena berniat mengadili pelaku pembakar hutan dan lahan…
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mempertimbangkan untuk menghentikan konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit guna menekan laju deforestasi.
Uni Eropa akan mengamandemen regulasi tata niaga kayu sebagai konsekuensi pengakuan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sebagai lisensi Forest Law Enforcement, Governance,…
Politisi Dewan Perwakilan Rakyat ternyata masih galau’dengan merger Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.