Utang pemerintah senilai Rp8.461,93 triliun itu setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemenkeu membidik target penerimaan negara dari implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) senilai Rp3,8 triliun pada 2025.

Permintaan domestik yang masih tertahan hingga turunnya jumlah kelas menengah membuat target penerimaan PPN dan PPnBM yang tinggi sulit tercapai.

Penerimaan PPN dan PPnBM terus tumbuh dari tahun ke tahun, termasuk target 2025. Kenaikan tertinggi di antaranya terjadi pada 2022, saat tarif PPN naik ke 11%.

Penarikan utang pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo melonjak, naik 40,2% dari pembiayaan utang tahun ini.

Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan alias BI Rate menjadi 6% pada September 2024. Ada 5 alasan di balik keputusan tersebut.

Selain warisan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang belum rampung, Jokowi juga meninggalkan 10 tantangan fiskal yang mengancam ekonomi Tanah Air kepada Prabowo.

Berdasarkan informasi yang diterima Golkar, pos dana cadangan Bendahara Umum Negara disiapkan untuk APBN Perubahan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Pemerintahan Prabowo Subianto merencanakan alokasi belanja perpajakan senilai Rp445,5 triliun. Sektor apa saja yang kebagian insentif?

DPR mewanti-wanti soal tingginya utang jatuh tempo 2025 yang mencapai Rp800,3 triliun, karena harus dilunasi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Faisal Basri meyakini bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan memangkas anggaran pembangunan IKN demi menjalankan program makan bergizi gratis.

Menurut Sri Mulyani, APBN 2023 berhasil menjadi payung yang melindungi kondisi fiskal 2024 dari berbagai guncangan, sehingga program pemerintah tetap berjalan.

Rasio penerimaan terhadap PDB pada tahun depan diperkirakan akan mencapai 12,30% hingga 12,34%.

Belanja perpajakan 2025 diperkirakan naik 11,4% dari tahun ini senilai Rp399,9 triliun.

Berbekal belanja APBN yang mencapai rekor tertinggi, pemerintah harus memprioritaskan belanja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.