Menurut Indef, tax amnesty jilid III tidak akan signifikan mengungkap harta 'pengemplang' pajak, sehingga hanya menjadi cara instan mencari penerimaan negara.

Perkembangan politik AS yang diikuti kebijakan fiskal ekspansif, penurunan suku bunga The Fed yang terbatas, hingga penguatan dolar AS terus dicermati BI.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP memberikan ruang bagi presiden dan DPR untuk menurunkan tarif PPN hingga 5% dengan menerbitkan PP.

Di tengah riuh penolakan PPN naik jadi 12%, muncul rencana penyelenggaraan tax amnesty jilid III untuk 'mengampuni' para pengemplang pajak.

Sayangnya, kebijakan tax amnesty yang berulang membuat wajib pajak berpikir untuk apa patuh, karena nantinya akan ada pengampunan kembali.

Menurut Kemenkeu, pemerintah akan menentukan pilihan yang optimal bagi masyarakat dan ekonomi terkait kenaikan PPN jadi 12%.

Menurut Wakil Ketua DPR ada fleksibilitas aturan, sehingga pemerintah bisa menunda kenaikan PPN jika berdampak besar ke masyarakat, atau bahkan menurunkannya.

Belanja pemerintah pusat berpotensi meningkat hingga Rp2.859 triliun tahun depan, seiring gemuknya kabinet Prabowo.

Saat PPN naik pada 2022, peningkatan beban belanja rumah tangga miskin lebih tinggi daripada rumah tangga terkaya. Hal serupa dinilai akan terjadi jika PPN 12%.

Kelas menengah dan pekerja dengan pendapatan setara UMR akan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan PPN naik jadi 12%.

Sri Mulyani akan mempublikasikan roadmap peningkatan tax ratio pada awal 2025, berisi cara meningkatkan rasio pajak ke 23% seperti janji Presiden Prabowo.

Pemerintah melakukan lelang surat utang setiap dua pekan, sedangkan penerbitan utang baru dilakukan dengan strategi oportunistis.

Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak 2024 tidak akan mencapai target awal, menjadi sekitar Rp1.921,9 triliun.

Berdasarkan perhitungan Kemenko Perekonomian, ekonomi kuartal IV/2024 harus mencapai 5,3% agar target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,1% bisa tercapai.

Indonesia dinilai mampu mencapai tax ratio 15% dengan mengubah struktur penerimaan pajak. Namun, kebijakan itu dinilai sulit secara politik.

Usulan RUU muncul karena tidak ingin piutang negara terus menumpuk.