Azas proporsional diusulkan kembali diterapkan dalam menyusun komposisi pimpinan DPR dan MPR.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa revisi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hanya untuk menambah…

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR pada Selasa (13/12) sepakat memasukkan perubahan kedua UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam program legislasi nasional…

Presiden PKS Sohibul Iman mengaku belum melakukan komunikasi dengan fraksi lain untuk membiacarakan revisi UU MD3 terkait komposisi pimpinan DPR.

Pimpinan DPR melanggar undang-undang tentang DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) jika tidak membacakan surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait pengesahan pengurus…

Pimpinan DPR memastikan akan menggelar rapat paripurna untuk pengesahan revisi UU No. 17 tentang MD3 malam ini (5/12/2014).

Agar pembahasan bisa tetap berjalan saat masa reses, DPR memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Pimpinan DPR pesimistis pembahasan revisi UU No. 17/2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR No. 1/2014 tentang Tata Tertib bakal tuntas seperti yang disepakati antara kedua kubu…

Badan Legislasi DPR RI akan menyampaikan usulan DPD RI soal revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Badan Musyawarah atau rapat konsultasi dengan…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta menunda masa reses jika revisi UU No. 17/2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR No. 1/2014 tentang Tata Tertib belum tuntas pembahasannya.

DPD secara resmi menyerahkan 13 poin usulan terkait rencana revisi UU No. 17/2014 tentang MD3 kepada DPR.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menegaskan fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat akan aktif ikut rapat di alat kelengkapan dewan setelah revisi Undang-Undang nomor…

Politisi PDI-Perjuangan Arief Wibowo mengaku kecewa dengan hasil sidang paripurna DPR kesepuluh pada Rabu (26/11/2014) menunda memasukkan revisi Undang-Undang nomor 17 tahun…

Fraksi Nasdem DPR membantah melarang anggotanya ikut dalam rapat komisi sebelum Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) disahkan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai pembahasan revisi Undang-undang MD3 oleh DPR dan pemerintah tanpa melibatkan lembaga tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas konstitusi.