Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) siang ini akan menggelar Sidang Paripurna MPR dengan agenda penetapan dan pengucapan sumpah Pimpinan MPR tambahan.

Mabes Polri tengah membuat Peraturan Kapolri (Perkap) untuk merespons Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,…

Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3 telah sah berlaku sejak…

Presiden Joko Widodo enggan menandatangani perubahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan mempersilakan masyarakat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah…

Batas waktu penandantanganan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) oleh Presiden Joko Widodo berakhir hari ini sehingga produk legislasi itu dipastikan berlaku.

DPR mengirim surat pada partai PDIP untuk segera mengirim nama kadernya terbaik untuk duduk atau akan dilantik nanti dalam posisi Wakil Ketua DPR

Pemohon uji materi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) meminta Presiden Joko Widodo bersabar menunggu sampai sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), alih-alih menerbitkan…

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji konstitusionalitas UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…

DPR siap menerima setiap keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang MPR DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Presiden Joko Widodo mengundang Mahfud MD dan sejumlah pakar hukum dan tata negara untuk membicarakan persoalan hukum yang terjadi di Indonesia, termasuk revisi UU MD3 dan…

Mahkamah Konstitusi menerima dua berkas permohonan uji materi UU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,…

DPR dinilai sedang berupaya menjauhkan diri dari kontrol dan aspirasi publik sehingga dianggap mementahkan kualitas demokrasi Indonesia.

Undang-undang MD3 dinilai lemah secara formal maupun materiel sehingga bisa dipatahkan di Mahkamah Konstitusi.

Alasan para wakil rakyat bahwa UU MD3 bertujuan melindungi anggota DPR dari upaya kriminalisasi dianggap masyarakat sipil sangat dangkal dan tidak memiliki bukti empiris.

Kualitas demokrasi Indonesia dianggap mengalami degradasi seturut pengesahan revisi UU MD3 yang memperkuat hak imunitas anggota DPR.