Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa sikap pemerintah yang tidak setuju pengesahan revisi UU MD3 seharusnya dilakukan saat pembahasan dengan Menkumham Yasonna Laoly…

Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak sependapat jika Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengoreksi sejumlah pasal kontroversial…

Presiden Joko Widodo menolak untuk menandatangani Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 yang kontroversial. Terkait hal itu Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan…

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa pasal penghinaan yang dimaksud dalam UUD MD3 adalah terhadap lembaga DPR, bukan pada pribadi Anggota Dewan sehingga masyarakat…

Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan partainya mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar UU MD3 yang baru…

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tetap optmistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan…

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Pasal 73 dalam revisi UU MD3 yang mengatur kewenangan DPR bisa memanggil paksa setiap orang untuk diperiksa…

Pimpinan DPR menjamin UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang telah direvisi tidak akan memberangus kebebasan pers.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengaku Presiden Joko Widodo kaget dengan hasil revisi Undang Undang No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)…

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengunjungi kantor pusat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Bambang menjelaskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD alias UU MD3…

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengunjungi kantor pusat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Bambang menjelaskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD alias UU MD3…

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengunjungi kantor pusat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Politisi Partai Golkar itu menjelaskan terkait Undang-Undang tentang MPR, DPR,…

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pengesahaan revisi kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) merupakan penegasan…

Pengesahan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang memantik polemik memunculkan pertanyaan bagaimana sikap pemerintah selama pembahasan beleid…

artai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan peraturan DPR sebagai penjelasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) harus memberi pagar yang…