Tak tertutup kemungkinan KPK bakal membuka penyelidikan baru, termasuk menyelidiki keterlibatan pihak lain yang hingga saat ini belum disentuh dalam kasus Djoko Tjandra.

Jaksa menyebut Pinangki awalnya menawarkan action plan senilai US$100 juta, namun Djoko Tjandra hanya menjanjikan US$10 juta.

Jika ditemukan fakta baru pada kasus Djoko Tjandra dan bisa dijadikan awal permulaan bagi pihak KPK untuk memulai penyelidikan baru, maka akan dilakukan.

Jaksa menilai pernyataan tim penasihat hukum Andi Irfan Jaya yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap harus dikesampingkan.

Sekretaris Eksekutif Mulia Grup Nurmala Fransisca mengaku pernah mengatur pengeluaran Djoko Tjandra dari rentang April hingga Mei 2020.

Dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Prasetijo, Joko Tjandra dan mantan pengacaranya Anita Kolopaking, nama sejumlah pihak mencuat.

Hal itu disampaikan Djoko Tjandra menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dakwaan Pinangki yang disebut menerima uang senilai US$500 ribu.

Irjen Napoleon merasa dizalimi melalui teks oleh pemberitaan-pemberitaan statement pejabat negara yang salah tentang tuduhan menghapus red notice.

Rp7 miliar yang diminta oleh terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte tersebut sudah dijelaskan di berita acara pemeriksaan

Boyamin Saiman mengaku akan menyerahkan uang S$100 ribu kepada pimpinan KPK untuk diputuskan sebagai gratifikasi atau tidak.

KPK memanggil Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Kamis (5/11/2020) untuk menindaklanjuti laporan terkait gratifikasi S$100.000.

Sebelumnya dua nama ini sempat disebut dalam surat dakwaan untuk Pinangki Sirna Malasari.

Uang suap sebesar US$1 juta itu dijanjikan agar Pinangki bisa mengupayakan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) lewat Kejaksaan Agung.

Dakwaan soal permintaan uang dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte kepada Tommy Sumardi untuk atasan Napoleon muncul pada persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan.

Uang suap itu diberikan agar Pinangki mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.