Pinangki Sirna Malasari disebut memasukan nama pejabat MA Hatta Ali dan Pejabat Kejagung ST Burhanudin dalam action plan permintaann fatwa MA untuk Djoko Soegiharto Tjandra

Pinangki mengaku keberatan didakwa menerima uang sebesar US$500 ribu dari Djoko Soegiarto Tjandra.

Hal tersebut terungkap setelah Divisi Hukum Polri menjawab dalil permohonan dalam gugatan praperadilan tersangka Irjen Pol Napoleon Bonaparte di PN Jaksel.

Bisnis, JAKARTA — Pengacara Otto Hasibuan diketahui mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra. Gugatan itu…

Ketiga orang tersangka yang dilimpahkan tahap dua yaitu Djoko Soegiharto Tjandra, Anita Dewi Kolopaking dan Brigjen Polisi Prasetijo Utomo.

Pelimpahan tahap dua tersebut dilakukan setelah JPU Kejari Jakarta Timur menyatakan berkas perkara lengkap (P21). 

Pihak tergugat tidak hadir pada sidang gugatan yang digelar pekan lalu dengan alasan masih mempelajari materi gugatan yang dilayangkan Irjen Pol. Napoleon Bonaparte.

Salah satu tokoh utama dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, rupanya punya kedekatan lain dengan Malaysia dan 1MDB, perusahaan investasi Negeri Jiran yang terjerat…

Djoko Tjandra merasa telah ditipu sebesar US$500.000 oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan tersangka Andi Irfan Jaya ihwal pembuatan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Pinangki Sirna Malasari mencantumkan nama Burhanuddin dan Hatta Ali dalam proposal action plan untuk tersangka Djoko Soegiharto Tjandra.

Djoko Tjandra diperiksa tim penyidik Kejagung terkait fatwa Mahkamah Agung (MA) yang ditawarkan tersangka Andi Irfan Jaya dan terdakwa Pinangki Sirna Malasari.

Pinangki didakwa menerima suap US$500 ribu dari US$1 juta yang dijanjikan oleh terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko…

Pinangki beralasan dirinya hanya memberikan US$50 ribu ke Anita Kolopaking lantaran menerima US$150 ribu dari Djoko Tjandra.

Nama Hatta Ali pejabat MA dan Burhanuddin pejabat Kejagung disebut dalam dakwaan Pinangki terkait action plan permintaan fatwa MA untuk Djoko Tjandra.

Dalam dakwaan Pinangki, nama Hatta Ali disebut sebagai pejabat Mahkamah Agung (MA), sedangkan Burhanuddin sebagai pejabat Kejaksaan Agung.