Ferry Budiman Tanja diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Asabri.

Dua bos Mega Capital diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri.

Gugatan emiten milik Heru Hidayat itu terkait dengan penyitaan dan rencana pelelangan aset Asabri oleh Kejaksaan Agung.

Gugatan itu dilayangkan menyusul rencana Kejaksaan Agung melalui Pusat Pemulihan Aset yang dikabarkan akan melelang kapal sitaan milik Komisaris Utama PT Trada Alam Minera…

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami peran kaki tangan tersangka mantan Direktur Utama PT Asabri Letnan Jenderal Sonny Widjaja berinisial SJS dalam kasus…

Dari 16 mobil sitaan yang dilelang, hanya 11 mobil yang berhasil terjual oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Aset sejumlah kapal tanker milik tersangka Komisaris Utama PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat disita dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Kresna Hutauruk menegaskan kliennya, Heru Hidayat, sama sekali tidak memiliki investasi aset berupa bitcoin selama jadi Komisaris Utama TRAM.

Pemeriksaan enam bos sekuritas itu dilakukan untuk mendalami peran broker dalam korupsi Asabri.

Tim penyidik Kejagung sudah memblokir Single Investor Identification (SID) milik tukang loak hingga sejumlah ibu rumah tangga.

Tim penyidik juga akan memanggil pihak lain yang membantu para tersangka untuk menyembunyikan asetnya agar tidak disita tim penyidik Kejagung

Bisnis, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung bakal mendalami peran mantan staf khusus Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja, berinisial MP yang mengembalikan uang Rp8,5 miliar…

Kuasa hukum Sonny Widjaja, Ferry Juan membenarkan bahwa kliennya mengakui di dalam BAP ada aliran uang sebesar Rp8,5 miliar ke mantan staf Direktur PT Asabri berinisial MP.

Dewan Komisaris Asabri mengamanatkan jajaran direksi agar tata kelola investasi dapat diperkuat dan diperbaiki seiring dengan rencana penyehatan keuangan dan portofolio investasi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 52/2021 mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan kumulasi iuran pensiun.