Saat ini, panitia seleksi sedang menyusun jadwal penerimaan. Jumlah 1,3 juta formasi ini terdiri atas Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian…

Penghargaan dari Kemenpan RB diberikan kepada sejumlah instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang memperoleh predikat pelayanan prima.

Pemprov DKI Jakarta mendapat penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai tertinggi dari Kemenpan RB.

Padahal, data usulan formasi masih terus dimutakhirkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sesuai arahan Presiden dalam rapat kabinet tanggal 5 November 2020, penyederhanaan birokrasi agar diselesaikan paling lambat 30 Juni 2021.

Menpan RB Tjaho Kumolo menyatakan jumlh formasi ASN pada 2021 mencapai 1,3 juta orang.

Kementerian PANRB menyampaikan tanggapan terkait beredarnya surat pengangkatan CPNS jalur khusus tahun 2013/2014 melalui pesan singkat Whatsapp.

Kebijakan itu bakal diterapkan pada setiap periode liburan panjang dengan mempertimbangkan kecenderungan jumlah kasus Covid-19 yang naik.

Menteri Tjahjo mengingatkan area rawan korupsi meliputi perencanaan anggaran, hibah dan dana bantuan sosial, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli…

Dalam surat edaran tertanggal 3 Februari 2021 itu, pegawai Kemenag juga dilarang berafilisasi dan atau mendukung ormas yang telah dicabut status badan hukumnya.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan disebut mempertimbangkan jumlah dan jenis jabatan di lingkungan instansi pemerintah.

KemenPAN-RB menilai bahwa banyak aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan Pemkab Pasuruan.

Kemenpan-RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara rutin menggelar sidang bagi ASN yang melanggar peraturan disiplin, terutama radikalisme dan terorisme.

Kemenpan-RB menyatakan bahwa surat palsu itu beredar luas di kalangan masyarakat, termasuk melalui aplikasi pesan media sosial.

Surat Edaran Menteri PANRB No. 1/2021 ditegaskan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menegakkan disiplin pegawai ASN.