Kejagung menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022.

Kementerian Investasi/BKPM sempat menyatakan akan mulai mencabut 2.078 IUP perusahaan tambang yang tidak beroperasi terhitung mulai Januari 2022.

PT Timah Tbk. (TINS) bekerja sama dengan Badan Bank Tanah dalam rangka menyelesaikan hak atas tanah yang ada di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kementerian ESDM menegaskan perusahaan yang tak menyampaikan rencana kerja dan angaran biaya (RKAB) dapat dicabut izinnya.

Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengkonfirmasi adanya penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Kementerian ESDM.

Terbitnya PP Nomor 26/2023 tentang Pengelolan Hasil Sedimentasi di Laut menimbulkan pro kontra. Ekspor pasir laut berkah atau bencana ekosistem?

Pemerintah mengubah perizinan atau perjanjian Antam (ANTM) dan anak usahanya dari sebelumnya Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan.

Emiten Indo Tambangraya Megah alias ITMG tidak terdampak karena tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Bendahara Umum PBNU Mardani Maming. Maming merupakan tersangka kasus suap.

Keterlambatan proses pencabutan izin tersebut terjadi lantaran Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi harus berhati-hati dan mengecek betul izin-izin yang…

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya tak pandang bulu dalam mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi per 21 April 2022 telah mencabut 1.033 izin dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diumumkan…

Pakar hukum menilai pencabutan 2.343 izin usaha tambang tidak sah dan tidak memiliki landasan hukum.

PT Atlas Resources Tbk. (ARII) memberi penjelasan soal IUP anak usahanya PT Kalbara Energy Pratama dan PT Hanson Energy Baturaja yang dicabut.

KPPOD menyarankan agar pemerintah melandaskan pengawasan berdasarkan empat pilar daya saing daerah berkelanjutan.