Pengusaha tambang menilai pemberian izin tambang ke ormas melanggar hukum

BPK menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah

PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) tengah menjajaki kemungkinan hilirisasi batu bara menjadi metanol atau amonia tahun depan bersama perusahaan China.

Bukit Asam (PTBA) optimistis penerapan pungut salur dana kompensasi batu bara melalui skema Mitra Instansi Pengelola (MIP) berdampak positif ke kinerja keuangan

Jokowi menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia pada PTFI sebesar 10% masih dalam tahap negosiasi

Tim kuasa hukum Harvey Moeis membantah kesaksian karyawan PT Timah Tbk. (TINS), Ali Samsuri yang dihadirkan dalam persidangan Senin (26/8/2024) lalu.

Nahdlatul Ulama (NU) resmi mengantongi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk mengelola wilayah tambang batu bara bekas entitas Grup Bakrie.

Langkah sejumlah ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menerima penawaran konsesi tambang dari pemerintah menuai kritik

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar merespons soal Muhammadiyah yang telah menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 76 Tahun 2024 soal pendistribusian izin tambang yang sudah dicabut kepada salah satunya ormas keagamaan

PT RMK Energy Tbk. (RMKE) buka-bukaan terkait rencana perseroan untuk mengakuisisi empat tambang milik perusahaan asing.

Jokowi bakal segera menggelar rapat terkait pengaturan pajak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara pada pekan depan.

NU akan memperoleh konsesi tambang kendati dahulu pernah mengharamkan eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan.

Lutfhi bin Yahya dan Gus Yahya mengomentari polemik pemberian izin tambang ke ormas keagamaan.

Negara berpotensi rugi ratusan triliun karena pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban rehabilitasi lingkungan pasca tambang.

Bahlil Lahadalia menekankan gaya NU yang aktif mengkomunikasikan izin tambang.