Tata kelola pencabutan izin tambang menjadi sorotan seiring mencuatnya isu dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyeret Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mendesak KPK memeriksa Bahlil Lahadalia terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pencabutan izin usaha tambang.
Kejagung telah memperoleh cukup bukti untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Kejagung menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022.
Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengkonfirmasi adanya penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Kementerian ESDM.