Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi sebagai bagian…
Panja RUU Jasa Konstruksi Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengadakan rapat pembahasan RUU…
Pemerintah bersama Komisi V DPR RI telah menyelesaikan pembahasan substansi dan rumusan sebanyak 905 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Rancangan Undang-Undang tentang Jasa…
Korporasi konstruksi pondasi, PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. (Indpora), menyisakan dana hasil penawaran umum (initial public offering/IPO) senilai Rp42,51 miliar.
JAKARTA Negara ASEAN masih menjadi pilihan utama bagi badan usaha jasa konstruksi di Indonesia dalam melakukan ekspansi pengerjaan proyek di luar negeri selain negara Timur…
Pelaku jasa konstruksi di Jawa Barat justru masih sulit berdaya saing meski sejumlah proyek infrastruktur besar saat ini tengah digarap di provinsi ini.
Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyoroti empat hal sebagai ulasan utama dalam acara Musyawarah Daerah ke-7 Gapensi Provinsi Jawa Timur.
LPJKP Jawa Tengah menilai bahwa pasar jasa kontruksi Indonesia cukup besar. Secara nasional pendanaan terus meningkat dari tahun ketahun, baik yang berasal dari APBN, APBD,…
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) Jawa Tengah mempercepat kompetensi sumber daya manusia jasa konstruksi untuk memiliki sertifikasi guna memacu pembangunan…
Pemerintah mendorong para pelaku jasa konstruksi nasional untuk memanfaatkan peluang pasar konstruksi yang besar di Timur Tengah meningkatkan daya saing di lingkup internasional.
Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi akan menitikberatkan peran badan sertifikasi dan akreditasi jasa konstruksi nasional sebagai strategi penguatan dan peningkatan daya…
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memberikan lima masukan dan harapan bagi penyempurnaan RUU Jasa Konstruksi yang ditargetkan akan segera disahkan…
Sejumlah pihak menilai perlu adanya peningkatan sinergi antara pelaku pembangunan dengan lembaga auditor atau penegak hukum untuk menyamakan persepsi guna memperbaiki iklim…
Pengesahan revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi tinggal menunggu amanat presiden dan ditargetkan rampung setelah masa reses Dewan Perwakilan Rakyat usai, yakni November hingga…