Indonesia menjadi primadona bagi badan usaha jasa konstruksi asing seiring dengan gencarnya sejumlah proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan aturan turunan Undang-Undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi seluruhnya dapat selesai pada September tahun…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan aturan turunan Undang-Undang Jasa Konstruksi seluruhnya dapat selesai pada September tahun ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat beleid tentang insentif pendapatan yang diterima tenaga kerja sektor konstruksi yang bersertifikat.

Pelaku usaha meminta supaya pemerintah secara aktif mengurangi kesenjangan atau gap antara kecil menengah dengan kontraktor besar.

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada 31 Desember 2015, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya adalah meningkatkan…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan aturan turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat terbit seluruhnya pada 2018. Proses sosialisasi mengenai…

Upaya pemerintah dalam mengembangkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi atau BUJK mulai membuahkan hasil seiring dengan meningkatnya jumlah badan usaha jasa konstruksi…

Meski Indonesia menjadi pasar terbesar untuk bisnis jasa konstruksi di kawasan Asean, akan tetapi pemain lokal masih sulit untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri akibat…

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia meminta agar turunan dari Undang-Undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi segera dibuat dalam bentuk peraturan menteri.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jabar memprioritaskan kualitas pelaksanaan proyek pemerintah.

Dunia usaha menyambut baik terbitnya Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang diharapkan membuat iklim usaha jasa konstruksi jasa konstruksi tanah air di tahun depan berjalan…

Setelah melalui pembahasan sejak Maret 2016 hingga Desember 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jasa Kostruksi menjadi…

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) bersama Tim Perumus (Timus) DPR RI telah menyelesaikan pembahasan…

Rapat pembahasan Rancangan Undang-undang Jasa Konstruksi (RUU Jakons) antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan…