JAKARTA Pemerintah perlu menerapkan sanksi dan audit lanjutan terhadap sejumlah kontraktor yang terbukti lalai dalam melindungi keselamatan pekerja konstruksi.
Tahun 2018 menjadi tahun keempat dalam pembangunan untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019. Banyak kalangan pun memprediksi industri jasa konstruksi…
JAKARTA Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia mendorong supaya pemerintah mengubah regulasi pembatasan paket konstruksi senilai Rp100 miliar bagi kontraktor BUMN…
JAKARTA Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia meminta agar pemerintah turut serta mendorong para kontraktor berkualifikasi kecil dan menengah naik kelas menjadi…
JAKARTA -- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) meminta agar pemerintah dan swasta untuk menjalankan kewajiban tenaga kerja kontruksi untuk memiliki sertifikat, khususnya…
DENPASAR Sebanyak 30% dari keseluruhan proyek konstruksi di Bali yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahun ini bakal tidak tepat waktu lantaran mengalami kelangkaan material…
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dengan Asosiasi Perusahaan Konstruksi Korea (Construction Association of Korea/CAK) menandatangani nota kesepahaman…
Pemerintah melakukan sertifikasi 9.700 tenaga kerja konstruksi secara serentak di tujuh kota, guna mencapai target sertifikasi 30.000 tenaga kerja konstruksi orang akhir…
Wacana mengenai dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur kembali mengemuka setelah Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani meminta agar Presiden Joko Widodo memberi…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggodok dan menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang ditargetkan selesai pada 2018.
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional menilai banyaknya badan usaha jasa konstruksi asing yang tidak aktif dikarenakan mereka tidak terterik menggarap proyek pemerintah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan aturan turunan Undang-Undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi seluruhnya dapat selesai pada September tahun…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan aturan turunan Undang-Undang Jasa Konstruksi seluruhnya dapat selesai pada September tahun ini.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat beleid tentang insentif pendapatan yang diterima tenaga kerja sektor konstruksi yang bersertifikat.
Pemerintah akan membuat peraturan terkait dengan perjanjian kerja sama yang berlandaskan hukum antara kontraktor besar dan subkontraktor dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada 31 Desember 2015, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya adalah meningkatkan…