Pedagang lokal mengeluhkan penjualan produknya tertekan oleh produk impor asal China yang membanjiri platform e-commerce dan social commerce

Rencana pemerintah mengatur batasan harga barang impor yang dijual di e-commerce di bawah Rp1,5 juta menuai pro kontra dari beberapa pihak.

Menkop UKM Teten Masduki menilai proses penyusunan aturan terkait penjualan barang impor murah di e-commerce, yakni Permendag No. 50/2020, sudah terlalu lama

Kemendag menyampaikan perkembangan terkini revisi Permendag No.50/2020 yang bakal mengatur batasan harga barang yang dijual di e-commerce.

Rencana larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta dijual di e-commerce merupakan upaya pemerintah untuk melindungi produk UMKM.

UMKM menyambut baik rencana kebijakan pemerintah melarang barang impor di bawah Rp1,5 juta dijual via e-commerce di Indonesia.

Mendag Zulhas mengatakan aturan larangan e-commerce menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta saat ini masih dalam proses harmonisasi.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani memandang pemerintah perlu berhati-hati menerapkan larangan penjualan produk impor di bawah Rp1,5 juta di ecommerce

Pengenaan pajak transaksi di social commerce bakal diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan No.50/2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Mendag Zulhas membenarkan rencana larangan penjualan produk impor dengan harga di bawah US$100 di platform belanja digital (marketplace).

Pemerintah bakal melarang Shopee dan TikTok untuk menjual barang impor dengan harga di bawah Rp1,5 juta.

Menkop UKM Teten Masduki menilai produk impor yang boleh dijual di marketplace perlu dipatok harga minimalnya

Kemendag tengah merevisi aturan terkait pembuatan izin hingga pengendalian terhadap penjualan barang impor di media sosial atau social commerce, marketplace.

Berikut cara menghitung barang impor yang dikenai bea masuk atau pajak di tahun 2023 ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pembelian barang impor menggunakan APBN, APBD, dan BUMN akan mendapat sanksi.