Property Affordability Index 2015 menyebut tingkat kepuasan pencari rumah di Indonesia meningkat berkat kebijakan pemerintah yang mengupayakan properti menjadi lebih terjangkau…

Pemerintah Kota Bogor mengungkap keberatan terkait salah satu poin paket kebijakan ekonomi yang menyatakan tarif bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) diturunkan…

Program kebijakan kredit usaha rakyat berorientasi ekspor (KURBE) dinilai bisa menggerakkan sektor riil padat karya yang berbasis ekspor.

Paket Kebijakan XI: Pelaku Usaha Logistik Tunggu Arahan

Pemerintah berencana menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi baik Premium atau Solar dengan perubahan harga yang tidak signifikan.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menetapkan 4 poin kebijakan dalam Paket Ekonomi Jilid XI, Selasa…

Pengumuman paket kebijakan ekonomi XI direncanakan akan dilakukan pada pukul 13.30 WIB nanti di Kantor Staf Presiden

PT Indomitra Securities memprediksi pasar obligasi berpotensi flat hingga lelang Surat Utang Negara usai pada Selasa (29/3/2016).

Pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XI yang berisi lima hal pokok, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Industri karet remah atau "crumb rubber" terbuka 100 persen untuk investasi asing di dalam negeri pascarevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru diumumkan, kata Menteri…

Paket kebijakan ekonomi X yang dirilis pemerintah diproyeksi bakal berdampak jangka panjang bagi sejumlah emiten, terutama revisi daftar negatif investasi, terutama kian…

Pemerintah memamerkan perbaikan sistem birokrasi yang dirangkum dalam 10 paket kebijakan stimulus ekonomi kepada Uni Eropa yang meminta kemudahan berinvestasi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pemerintah tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui…

Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan yang membolehkan asing untuk memiliki modal hingga 67% di bidang jasa pengurusan transportasi.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah segera menyusun regulasi guna memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha logistik.