Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan Presiden Jokowi beserta Istana tidak paham demokrasi dengan merevisi UU ITE. Apa alasannya?

Rocky menafsirkan UU ITE justru dipakai pemerintahan Jokowi untuk mengendalikan oposisi atau pihak-pihak yang bertentangan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden yang menangkap fakta riil terkait implementasi UU ITE.

Tim penyidik belum merampungkan berkas perkara tersangka Ambroncius Nababan sejak ditahan pertama kali pada 27 Januari 2020.

UU ITE yang pada awalnya adalah upaya pemerintah menjaga ruang digital Indonesia malah menjadi senjata untuk membungkam.

Safenet memberikan masukan kepada pemerintah terkait pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Kini keberadaan sejumlah pasal dalam UU ITE justru bisa dijadikan alat untuk menjerat pihak yang dianggap berseberangan.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini usulan revisi UU ITE akan disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR.

Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyarankan agar pemerintah segera mencabut UU ITE dan segera mengesahkan RUU KUHP.

Pasal-pasal karet dan pasal-pasal overkriminalisasi bisa menyasar siapa pun, ini merugikan persahabatan demokratis kita.

Dalam arahannya, saat rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara Jakarta, Senin (15/2/2021), Presiden Jokowi mengingatkan adanya pasal-pasal dalam UU ITE yang bisa diterjemahkan…

Hidayat Nur Wahid mengatakan dengan direvisinya pasal-pasal karet pada UU ITE, maka tidak ada lagi celah kriminalisasi dalam penegakan hukum.

UU ITE menjadi sorotan karena dinilai menjadi alat untuk membungkam kebebasan berpendapat di era demokrasi.

Jokowi meminta Kapolri meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Jokowi mengatakan implementasi terhadap UU ITE jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.