Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021, tim kajian UU ITE terdiri dari dua tim yaitu tim pengarah dan tim pelaksana.

Pemerintah telah membentuk dua tim terkait revisi dan intepretasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pedoman pelaksanaan UU ITE akan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan aturan tersebut.

Tim pengkajian revisi UU ITE telah dibentuk untuk menindaklanjuti wacana revisi undang-undang tersebut seperti yang disampaikan Presiden Jokowi.

Ucapan Henry yang membandingkan kitab suci dan UU ITE ini sempat diprotes oleh Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha yang hadir dalam diskusi.

UU ITE yang selama ini menjadi landasan bagi sejumlah kesalahan praktik hukum sepatutnya direformasi secara komprehensif.

Pemerintah bakal menjalin koordinasi dengan DPR agar regulasi ini dapat masuk pada Prolegnas Prioritas 2021

UU ITE menjadi momok bagi kalangan massyarakat madani bersuara lantang mengkritik kebijakan pemerintah.

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah membuka peluang terhadap revisi UU ITE apabila keberadaan UU tersebut dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan.

Karena bola revisi UU ITE dilemparkan ke DPR, pemerintah kini menggodok interpretasi atas ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan untuk membahas revisi UU No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Rocky Gerung mengunggah video di akun Youtube Official yang berjudul "Rencana Revisi UU ITE Hanya Test Ombak dan Angin Sorga!".

Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan revisi UU ITE harus tetap mewadahi aturan mengenai ujaran kebencian yang berdampak serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Presiden Jokowi mengatakan dirinya bisa saja meminta kepada DPR untuk merevisi UU ITE jika penerapan produk legislasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap dianggap sebagai 'Pasal Karet', telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu…