Kemenkes tak ambil pusing soal pelaporan dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Undip.

Sederet regulasi terkait keamanan digital yang dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa menjegal aksi fraud di Indonesia.

Suami BCL, Tiko Pradipta Aryawardhana melaporkan balik mantan istrinya Arina (AW) atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Bareskrim Polri telah menangkap satu buronan berinisial L (27) dalam kasus penipuan digital atau scam dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Connie Rahakundini Bakrie telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan tindak pidana yang melanggar UU ITE.

Latar belakang Samsudin membuat konten tersebut adalah untuk menaikkan subscribe-nya dan juga berharap tempat pengobatan di Blitar tambah laris.

Polda Metro Jaya kembali periksa Aiman Witjaksono dalam kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Polri menegaskan telah memulangkan pegiat media sosial Palti Hutabarat dalam perkara penyebaran berita bohong atau hoaks.

Kemenkominfo tengah mempersiapkan 4 peraturan turunan dari UU ITE yang baru disahkan Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2024.

Kemenkominfo belum mewajibkan CA Asing untuk berkantor di Indonesia dan masih memberi waktu kepada CS Asing.

Certificate Authority (CA) adalah organisasi yang dipercaya untuk melakukan verifikasi terhadap sertifikat digital pada suatu website. Beberapa ada di asing.

Ganjar mengaku tidak pernah mengkriminalisasi para pengkritiknya selama 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah. Ganjar ingin pasal-pasal karet UU ITE direvisi.

Beberapa norma dalam revisi UU ITE diadopsi dari UU KUHP yang sekaligus memberikan penjabaran detail dari UU ITE sebelumnya.

Revisi UU ITE dinilai belum menyentuh subtansi terpenting terkait transaksi digital. Perubahan undang-undang digital tersebut juga masih memiliki pasal karet.

Revisi kedua UU ITE dinilai akan membuat bisnis sertifikasi digital, termasuk tanda tangan digital, makin cuan sejalan dengan langkah.

DPR RI resmi mengesahkan revisi kedua Undang-undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam rapat paripurna ke-10.