OJK membentuk Satuan Kerja Pengawasan khusus terhadap perusahaan asuransi bermasalah.

Peta jalan atau roadmap asuransi dibuat berangkat dari banyaknya masalah yang dihadapi industri perasuransian di Indonesia

OJK membuka opsi skema kelompok usaha asuransi yang mirip seperti skema yang dilakukan BPD dalam membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB).

Roadmap industri perasuransian yang akan segera diluncurkan menjadi bukti bulatnya keputusan OJK untuk membagi kelas asuransi berdasarkan modalnya.

OJK kembali memberikan izin usaha kepada perusahaan pergadaian, teranyar PT Gadai Lumintu Jaya.

Laporan Akamai menunjukkan bahwa layanan jasa keuangan di Asia-Pasifik Jepang menjadi yang paling banyak diincar.

Tujuh tahun sudah hak para pekerja asuransi Bumiputera tidak terbayarkan sebagaimana mestinya, dengan transparansi yang minim. Alhasil, mereka siap mogok kerja.

OJK menyampaikan tunggakan pendiri dana pensiun (dapen) menyentuh Rp3,61 triliun.

Keduabelas dapen yang berada dalam pengawasan khusus OJK tersebut terdiri dari dapen BUMN dan juga non-BUMN.

Sektor jasa keuangan nasional dinilai mampu memitigasi risiko higher for longer suku bunga global.

Pencabutan izin usaha tersebut berlaku efektif sejak 20 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta penggabungan Nomor 10 pada 15 Juni 2023

Bisnis gadai atau pergadaian dinilai masih prospektif karena banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari lembaga keuangan legal.

OJK menyatakan akan mengambil langkah tegas untuk mencegah kebocoran data nasabah.

Jumlah perusahaan asuransi di Indonesia diperkirakan akan menyusut, ada apa?

Pencabutan sanksi pembatasan kegiatan usaha Mega Jasa Reinsurance Brokers tersebut tertuang dalam pengumuman OJK PENG-2/PD.1/2023.