BRI (BBRI) berkomitmen akan menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 100.000 unit pada 2022.

Pencapaian tersebut diraih lewat akad kredit yang dilakukan secara massal di seluruh Kantor Cabang Bank BTN di seluruh Indonesia.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. masuk ke dalam 38 bank penyalur program KPR subsidi FLPP tahun 2022 yang digulirkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

SMF akan menuntaskan dua perluasan mandat lain pada tahun depan, yaitu pembiayaan buat pengembang dan pembiayaan renovasi rumah bagi masyarakat sektor informal.

PT SMF, PPDPP, dan Bank Kaltimtara menjalin sinergi yang akan memacu penyaluran dana KPR FLPP di Kalimantan Timur yang merupakan lokasi ibu kota negara yang baru.

SMF berperan dalam menyediakan dana pendampingan untuk mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP.

Bisnis, JAKARTA — Penyaluran pembiayaan konsumsi dari segmen kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen bisa menjadi penyangga untuk mendorong pertumbuhan kredit…

Pusat Pengelola Dana Pembiayaan (PPDPP) memprediksi puncak wabah Corona akan terjadi pada April nanti dan diperkirakan akan mempengaruhi permintaan rumah bersubsidi.

Di tengah pandemi virus corona, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan rumah bersubsidi masih terus berjalan.

Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengimbau para pengembang untuk menyampaikan laporan jika ada permasalahan pada SiKasep dan SiKumbang.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) masih melakukan beberapa perbaikan terkait dengan koding data perumahan secara mendetail pada aplikasi SiKasep dan SiKumbang

Asosiasi pengembang berharapa agar skema pembiayaan perumahan bersubsidi melalui skema FLPP bisa tetap berdiri sendiri atau tidak dilebur ke dalam BP Tapera.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengaku tak khawatir kuota KPR FLPP akan habis pada April nanti, karena masih ada skema lain yang bisa dimanfaatkan.

Meski sering dikeluhkan oleh asosiasi pengembang, tetapi pemerintah tak berencana untuk mengubah aplikasi penyaluran KPR FLPP dari sistem daring ke sistem manual.

Kementerian PUPR masih mematangkan tambahan kuota rumah bersubsidi senilai Rp1,5 triliun.