Saat ini 21 nama calon komisioner OJK telah diserahkan Menkeu Sri Mulyani kepada Presiden Jokowi.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berharap pengawas IKNB OJK terpilih nantinya dapat menjadi partner dialog bagi asosiasi sehingga bisa bersama mengembangkan industri…

Terdapat tiga nama yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo oleh Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK sebagai calon wakil ketua. Salah satunya, Mohamad…

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Dewan Komisioner OJK (DK OJK) yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, pada seleksi tahap IV terpilih 21 nama…

Puluhan tokoh nasional pada hari ini, Selasa (1/3/2022) mengajukan judicial review terhadap UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 Ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari 29 orang yang lolos seleksi calon DK OJK, lima orang berasal dari kalangan pelaku usaha industri keuangan nonbank.

Pengelolaan aset di industri asuransi dan dana pensiun harus menekankan pada aspek capital preservation, di mana strategi investasi disusun untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan…

Puteri Indonesia 2020 asal Jawa Timur Ayu Maulida Putri, mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuatnya merasa bangga sekaligus bahagia.

KSP menyampaikan pemerintah akan memindahkan kantor sejumlah kementerian/lembaga dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, ada yang tidak pindah.

Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan pemerintah akan memindahkan kantor sejumlah kementerian/lembaga dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Nama Bambang Susanto kembali ramai diperbincangkan sebagai kandidat kuat yang nantinya akan dipertimbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala Badan Otorita Ibu…

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) dan anggota legislatif (DPRD).

Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai jabatan Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) bisa dirangkap menteri dan wakilnya dari luar kementerian.

RUU IKN telah resmi diundangkan menjadi undang-undang setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Tito Karnavian mengatakan, bahwa sistem pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setara provinsi dengan kekhususan.