Dengan pola bisnis 'bakar uang', pekerja startup rawan terkena PHK kapan pun. Sebab itu, pengawasan dan perlindungan dari pemerintah terhadap pekerja di perusahaan-perusahaan…

Kementerian Ketenagakerjaan tengah memetakan negara-negara selain China yang dapat dijadikan alternatif destinasi pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI).

Riwayat hubungan yang kerap tak harmonis antara pengusaha dan buruh seolah telah teruntai dalam bait-bait ‘lagu lama’.

Bisnis, JAKARTA — Skema pengupahan berdasarkan hitungan jam sebagaimana bakal diatur dalam omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja hanya akan ditujukan bagi profesi tertentu,…

Kementerian tenaga kerja masih membahas beberapa poin klaster ketenagakerjaan yang akan dimasukkan dalam omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja. Poin-poin tersebut antara lain…

Finalisasi omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja masih terhambat pembahasan terkait dengan salah satu klasternya yaitu ketenagakerjaan.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2019 masih menghantui kehidupan para pekerja di Indonesia.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait untuk memulai Program Kartu Pra Kerja pada Januari 2020.

Perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) dinilai perlu dibentuk dan diperkuat dalam wujud undang-undang.

Tim Gabungan Polri dan Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menangkap 3 orang pemalsu dokumen negara di bidang ketenagakerjaan.

Bisnis, JAKARTA – Ikatan Pilot Indonesia meminta regulator maupun pemerintah untuk turun tangan dalam pengawasan kontrak kerja antara pilot dan maskapai yang tidak sesuai…

Pasar tenaga kerja di Indonesia untuk jenjang pekerja profesional menengah hingga tinggi diprediksi lebih bergairah pada 2020, seiring dengan makin stabilnya kondisi perpolitikan…

Pemerintah sedang memfinalisasi detail-detail yang akan diatur dalam kartu prakerja setekah Presiden Joko Widodo meminta agar kartu tersebut diimplementasikan pada Januari…

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan Program Kartu Prakerja akan dirilis dalam waktu 2-3 bulan, setelah perpres ditandatangani oleh Presiden…

Dua program pemerintah di sektor ketenagakerjaan masuk dalam program kerja prioritas pemerintah yang akan diselesaikan dalam enam bulan ke depan.