Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran hingga Rp1,9 triliun pada tahun ini untuk melakukan pelatihan vokasi terhadap 150 ribu tenaga kerja Indonesia.

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi mulai menggelar program Competency Based Training (CBT).

BANDUNG Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan program dua juta serapan tenaga kerja tercapai Juni 2018 mendatang.

MEDAN — Luasnya wilayah kerja dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi alasan utama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara membentuk dan menyebar sembilan Unit Pelaksana Teknis…

Pemerintah didesak untuk membenahi sistempengembangan keterampilan tenaga kerja industri manufakturseiring dengan target pertumbuhan sektor tersebutyang berada di atas ekonomi…

Pertemuan regional Asia Pasifik Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) akan digelar di Bali pada Desember 2016 untuk membahas upaya penciptaan lapangan kerja, kebijakan…

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai jenis layanan ketenagakerjaan secara terintegrasi lewat pelayanan terpadu satu atap…

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mendirikan unit pengawasan ketenagakerjaan di 5 daerah yang memiliki kawasan industri.

Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penyusunan RUU Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengapresiasi capaian kerja sama negara-negara anggota Colombo Process (CP) yang telah dihasilkan di bawah kepemimpinan Republik…

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu direvisi demi mendorong daya…

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengajak perusahaan yang tergabung dalam kawasan-kawasan industri di Tanah Air untuk menyokong program pemagangan nasional.

Komisi IX DPR RI berencana membentuk panitia kerja (Panja) Tenaga Asing untuk mengevaluasi pemberlakuan kebijakan Pemerintah yang mempermudah mereka masuk ke Indonesia.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatra Utara dinilai perlu meningkatkan penyerapan anggaran khususnya belanja tidak langsung.

Kalangan dunia usaha dan industri yang berasal dari dalam maupun luar negeri (PMA) diminta turut mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan membangun sistem…